BERAU – Infrastruktur pendidikan yang minim di wilayah pesisir dan pedalaman Kabupaten Berau telah menjadi sorotan utama bagi pemerintah daerah.
Kurangnya fasilitas pendidikan di daerah-daerah ini dianggap menghambat peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).
Anggota DPRD Kabupaten Berau, Rudi Parasian Mangunsong, menekankan tentang pendidikan yang merupakan pilar utama dalam kemajuan suatu bangsa.
Sehingga Rudi mengungkapkan keprihatinannya terhadap alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Berau yang meskipun besar, belum sepenuhnya memadai untuk pembangunan gedung sekolah di daerah yang jauh dari perkotaan.
“Pendidikan adalah urusan wajib yang diatur oleh undang-undang. Walaupun sebagian APBD sudah dialokasikan untuk sektor ini, distribusinya dari kota hingga ke daerah pesisir dan pedalaman masih jauh dari harapan,” ungkapnya, Sabtu (9/11/2024).
Sebagai anggota DPRD yang telah menjabat selama enam periode, Rudi menegaskan pentingnya pengawasan terhadap penggunaan anggaran pendidikan.
Menurutnya, salah satu masalah yang sering muncul adalah sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru.
“Saya juga mencatat bahwa kebijakan tersebut sering kali menyulitkan siswa untuk mendaftar ke sekolah terdekat, dengan proses mendapatkan rekomendasi yang semakin sulit,” ujarnya.
“Setiap tahun, masalah penerimaan siswa baru menjadi perdebatan. Kami perlu mencari solusi untuk mengatasi kendala ini,” sambungnya.
Dia juga berharap agar Pemerintah Daerah (Pemda) segera menindaklanjuti permasalahan tersebut, terutama di daerah pedalaman yang masih mengalami kekurangan ruang kelas.
Selain itu, Rudi meminta Dinas Pendidikan untuk lebih memperhatikan lulusan SMP, memastikan mereka dapat melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
“Saya menekankan pentingnya komunikasi yang baik antara Dinas Pendidikan dan pihak provinsi agar semua pelajar, terutama yang baru lulus dari SMA dan SMK, mendapatkan hak pendidikan yang setara,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Ramli
