BERAU – Kabupaten Berau tercatat sebagai daerah inflasi tertinggi di Kalimantan Timur (Kaltim). Hal ini pun menjadi sorotan anggota DPRD Berau, Oktavia.
“September tahun 2024, tercatat inflasi Kabupaten Berau mencapai 3,34 persen,” singkatnya, Sabtu (19/10/2024).
Oleh karena itu, ia mengimbau Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk mengatasi persoalan tingginya inflasi di Bumi Batiwakkal.
Okta menjelaskan pemerintah perlu mengambil langkah strategis untuk menekan lonjakan inflasi tersebut, terutama yang berdampak langsung pada kebutuhan pokok masyarakat.
“Kami sangat prihatin dengan angka inflasi di Berau yang mencapai 3,34 persen. Ini menjadi sinyal bahwa Pemkab perlu segera menyiapkan langkah-langkah strategis untuk menekan lonjakan harga, terutama di sektor kebutuhan pokok yang paling terpengaruh,” bebernya.
Oktavia juga menyoroti sektor makanan, minuman, dan tembakau yang mengalami kenaikan signifikan hingga 4,67 persen, serta sektor kesehatan yang melonjak hingga 5,57 persen.
Menurutnya, kenaikan di kedua sektor tersebut memberikan beban berat bagi masyarakat, terutama golongan menengah ke bawah yang paling terdampak.
“Kenaikan di sektor makanan dan kesehatan sangat dirasakan oleh masyarakat. Ini menjadi beban besar bagi mereka yang memiliki daya beli terbatas, khususnya masyarakat menengah ke bawah,” tuturnya.
Ia mendesak agar Pemkab segera mengambil langkah konkret dalam mengendalikan harga kebutuhan pokok dan memastikan akses layanan kesehatan yang lebih terjangkau bagi masyarakat.
“Untuk menekan inflasi, diperlukan sinergi antara Pemkab Berau dengan Badan Pusat Statistik (BPS) serta melibatkan berbagai stakeholder terkait dalam merumuskan kebijakan jangka pendek dan panjang,” ujarnya
Ia menilai diperlukan upaya yang sistematis dalam menjaga stabilitas harga di pasar, baik melalui pemantauan harga secara berkala, pelaksanaan operasi pasar, hingga dukungan terhadap sektor pertanian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
“Pemantauan harga di pasar dan pelaksanaan operasi pasar bisa menjadi solusi jangka pendek untuk mengurangi dampak inflasi. Selain itu, dukungan terhadap sektor pertanian dan UMKM juga sangat penting agar produksi lokal bisa membantu menstabilkan harga,” ucapnya.
Ia menegaskan upaya pengendalian inflasi tidak boleh dilakukan hanya untuk jangka pendek atau program sesaat dan mengingatkan Pemkab Berau agar memastikan kebijakan pengendalian inflasi dilakukan secara berkelanjutan dan terencana dengan baik, melibatkan semua pihak terkait demi menjaga stabilitas ekonomi masyarakat.
“Pengendalian inflasi harus terencana dengan baik, berkelanjutan, dan melibatkan semua pihak. Kita tidak bisa hanya bergantung pada program sesaat, tetapi perlu langkah-langkah jangka panjang yang jelas untuk menjaga kestabilan harga di pasar dan melindungi masyarakat dari dampak inflasi,” pungkasnya. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Ramli
