RSUD Abdul Rivai Sering Terima Pasien Rujukan

benuakaltim.co.id, BERAU – Kekurangan tenaga kesehatan di Kabupaten Berau sempat menjadi perbincangan dalam beberapa minggu belakangan ini karena kebijakan baru dari pusat yang melarang keberadaan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dengan masa kerja di bawah dua tahun.

Dampaknya dirasakan langsung masyarakat, terutama pada fasilitas kesehatan seperti RSUD Pratama Talisayan dan sejumlah puskesmas di wilayah Kabupaten Berau.

Akibat kebijakan tersebut, layanan kesehatan yang sebelumnya berjalan normal kini mengalami hambatan karena minimnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia.

Baca Juga :  Kapal Lengkong di Talisayan Makin Banyak, Kakam Minta Pemerintah Provinsi dan Pusat Serius Cari Solusi

Namun berbeda hal kondisi aktivitas di RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb yang tidak begitu berpengaruh signifikan.

Direktur RSUD dr. Abdul Rivai Tanjung Redeb, Jusram, menegaskan layanan kesehatan hingga hari ini tetap berjalan seperti biasa, meskipun ada aturan pemerintah pusat terkait larangan penerimaan tenaga honorer atau PTT.

“Kami tidak terdampak atas regulasi tersebut karena RSUD dr. Abdul Rivai menggunakan sistem Badan Layanan Umum Daerah (BLUD),” ujarnya, Senin (3/2/2025).

Meski demikian, Jusram mengakui adanya dampak kecil berupa peningkatan jumlah pasien rujukan dari beberapa puskesmas di daerah pesisir yang kekurangan tenaga kesehatan.

Baca Juga :  Jalur SUTT di Talisayan Belum Berfungsi

“Memang ada peningkatan dari jumlah pasien rujukan, khususnya pasien yang membutuhkan tindakan operatif,” ucapnya.

Untuk sementara waktu, kata dia, RSUD dr. Abdul Rivai belum memberlakukan perlakuan khusus dalam menangani pasien rujukan karena sistem rujukan antar fasilitas kesehatan telah berjalan sejak lama.

“Namun keterbatasan kapasitas ruang rawat inap di RSUD dr. Abdul Rivai menjadi tantangan tersendiri. Hanya saja akan berimbas pada kapasitas ruang rawat inap yang memang masih terbatas,” ungkapnya.

Baca Juga :  Nahkoda Tugboat Oceanic 02 Berhasil Ditemukan Sudah Meninggal Dunia

Ia berharap permasalahan ini segera mendapatkan solusi, sehingga seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Berau, dapat berfungsi secara optimal dan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat.

“Dengan adanya rencana Bupati Berau untuk bertemu Kemenpan-RB guna membahas kebijakan ini, kami berharap hasilnya dapat memenuhi harapan masyarakat, terutama bagi para nakes yang kini dirumahkan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Georgie Silalahi

Editor: Ramli

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *