“Sebagaimana penyampaian Presiden RI Joko Widodo, tahun 2024 adalah momen politik penting karena pesta demokrasi terbesar dan serentak pada tahun yang sama,” kata Kapolres Kukar AKBP Heri Rusyaman saat apel pasukan “Operasi Mantap Praja Mahakam 2024-2025” di Tenggarong, Jumat.
Menurut dia, gelar pesta demokrasi merupakan pekerjaan besar karena sangat menentukan masa depan bangsa dan negara maka seluruh komponen bangsa harus berpartisipasi penuh guna menyukseskan Pilkada Serentak 2024.
“Terlebih pilkada memiliki kompleksitas tersendiri karena diadakan serentak dengan kondisi geografis yang beragam serta berbagai karakteristik yang berbeda, sehingga hal juga berpotensi terhadap kerentanan konflik sosial,” ujarnya.
Dia mengatakan pilkada serentak akan berlangsung pada Rabu, 27 November 2024 di seluruh Indonesia, dilakukan di 37 provinsi, sehingga untuk melakukan persiapan pengamanan tersebut maka tiap daerah hingga pusat menggelar apel pasukan, termasuk Polres Kukar.
Gelar pasukan ini diawali dengan pemeriksaan pasukan dan penyematan pita yang menandakan dimulainya operasi perwakilan oleh Kapolres Kukar.
Dia mengatakan gelar pasukan Operasi Mantap Praja Mahakam 2024-2025 merupakan pengecekan terakhir kesiapan personel maupun sarana dan prasarana agar pilkada berlangsung aman dan lancar.
“Pilkada serentak merupakan salah satu yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi, sekaligus menjadi titik penentuan masa depan,” ujarnya.
Sebagai dukungan dalam pengamanan Operasi Mantap Praja Mahakam 2024-2025, kata dia, Polri juga menggelar strategi cooling system dalam menjaga keamanan dan kelancaran selama proses pilkada untuk mengantisipasi polarisasi akibat berita hoaks, isu sara, propaganda dan lainnya.
“Sebagai pusat kendali, koordinasi, komunikasi, dan informasi (k3I), operasi ini akan didukung oleh command center di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda dan Polres jajaran,” ujar Heri,
Melalui dukungan sarana dan prasarana modern dan berbagai fitur yang ada, dia berharap command center mampu mengintegrasikan data maupun informasi, sehingga seluruh personel pengamanan di lapangan dapat terorganisir secara terpadu dari pusat hingga daerah.