BERAU – Alokasi pagu APBN tahun anggaran 2024 di Kabupaten Berau tetap didominasi dengan belanja transfer. Angka belanja tersebut memiliki pagu sebesar Rp3,5 triliun atau 92,3 persen dari total pagu anggaran yaitu Rp3,8 triliun.
Hal itu diungkapkan Kepala KPPN Tanjung Redeb Viera Martina Rachmawati saat membuka acara Forum Konsultasi Publik (FKP) dan Press Release APBN Bulan Juli di Aula KPPN Tanjung Redeb.
“Setelah itu disusul dengan belanja barang dengan alokasi Rp177,8 miliar, belanja pegawai dengan alokasi Rp102,5 miliar, dan belanja modal dengan alokasi Rp50 miliar,” ucapnya Rabu (14/8/2024)
Dirinya juga menyebutkan untuk realisasi belanja Juli 2024 yaitu sebesar Rp1,8 triliun atau 47,33 persen dari total pagu Rp3,8 triliun dan mengalami pertumbuhan 31,31 persen dibandingkan tahun 2023.
“Belanja pegawai terealisasi sebesar Rp69,2 miliar (66,84 persen) terjadi pertumbuhan 14,55 persen (yoy),” ungkapnya.
Kemudian belanja barang terealisasi sebesar Rp76,3 miliar (42,91 persen) dengan pertumbuhan 23,35 persen (yoy). Belanja modal terealisasi sebesar Rp31,6 miliar atau 62,14 persen dengan positive growth 553,8 persen (yoy).
Selain itu, belanja TKD telah sesuai dengan jadwal realisasi yang ditetapkan DJPK untuk penyaluran TKD pada Juli dengan nilai total realisasi Rp1,6 triliun atau 46,76 persen dari pagu Rp3,5 triliun dan memiliki positive growth 30,42 persen (yoy).
“Realisasi belanja pegawai di bulan Juli sudah mencapai 66,84 persen dan pembayaran gaji pegawai bersifat rutin setiap bulan serta harus dibayarkan sampai dengan bulan Desember,” bebernya.
Oleh karena itu, menurutnya bagi Satker yang persentase belanja pegawai sudah sangat tinggi disarankan untuk segera membuat proyeksi belanja pegawai sampai dengan Desember.
Serta perlu melakukan koordinasi dengan eselon I masing-masing untuk melakukan revisi DIPA terkait belanja pegawai untuk mencegah pagu minus dan revisi pagu minus belanja pegawai dapat selesai sebelum tahun anggaran 2024 berakhir.
“Realisasi belanja barang sampai dengan bulan Juli belum maksimal karena tahun anggaran sudah berjalan selama 7 bulan, tapi realisasi belanja belum melebihi 50 persen,” imbuhnya.
Begitu juga satker perlu melakukan percepatan realisasi belanja barang agar realisasi belanja tidak menumpuk di akhir tahun dan realisasi belanja barang tersebut dapat segera memberikan manfaat bagi masyarakat serta menstimulasi pertumbuhan ekonomi di daerah. Sebab, karena realisasi belanja modal sampai dengan Juli sudah cukup tinggi yaitu 62,14 persen.
Hal ini dinilai merupakan pertanda bahwa pengelolaan belanja modal pada Satker sudah cukup baik dan sudah seharusnya belanja modal direalisasikan dengan cepat.
“Karena biasanya tidak terikat dengan jadwal tertentu sebagaimana yang terkadang ada pada belanja barang,” tuturnya.
Selain itu ia juga mengimbau satker harus tetap meningkatkan kinerja pengelolaan belanja modal agar kegiatan terkait belanja modal dapat selesai sebelum tahun anggaran berakhir
“Sisa pagu belanja modal dapat terealisasi dengan maksimal. Pertumbuhan yang cukup signifkan pada realisasi belanja modal tahun 2024 dibandingkan tahun 2023 karena nilai pagu belanja modal tahun 2024 jauh lebih besar dibandingkan tahun lalu,” urainya.
Hal ini juga menurutnya menjadi indikasi bahwa nilai realisasi belanja modal pada tahun ini dapat menghasilkan aset negara yang cukup besar. Terutama untuk mendukung kegiatan pemerintahan dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat dalam jangka panjang serta berperan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi di daerah. (*)
Reporter: Georgie
Editor: Yogi Wibawa
